“Arogansi di Balik Meja Kabid: Ariesto Disorot Pegawai, Dituding Sewenang-wenang!”

Jambi, 4 Mei 2025 – Sebuah surat mosi tidak percaya yang bocor ke meja redaksi mengguncang kepercayaan publik terhadap Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kepala Bidang Perumahan, Ariesto Harun Wijaya, menjadi sorotan tajam setelah puluhan ASN dan pegawai honorer secara resmi melaporkan dirinya ke Gubernur Jambi, Al Haris, karena dianggap menjalankan kepemimpinan otoriter, menyimpang, dan destruktif terhadap suasana kerja internal.

Surat dengan sepuluh poin keberatan itu bukan keluhan biasa. Ini adalah teriakan diam dari sebuah institusi yang tengah terluka oleh arogansi kekuasaan di tangan segelintir oknum yang merasa tak tersentuh.

Hasil Investigasi: Kepemimpinan Toxic, Nama Gubernur Diseret

Dari penelusuran langsung saya sebagai jurnalis investigasi, ditemukan sejumlah fakta yang tidak bisa dianggap enteng:

• Pegawai bekerja dalam tekanan dan ketakutan, di mana suara kritis dibungkam dengan ancaman halus atau kasar.
• Nama Gubernur Jambi kerap dicatut oleh Ariesto untuk melegitimasi manuver-manuver internal yang tak transparan dan menyimpang.
• Koordinasi internal nyaris lumpuh, karena keputusan diambil sepihak dan bersifat elitis.
• Transparansi anggaran dipertanyakan, namun tidak ada ruang bagi staf untuk bertanya.
• Dan yang paling mengkhawatirkan: budaya profesional telah digantikan dengan iklim intimidasi.

Surat itu menyebut langsung bahwa ini bukan tindakan balas dendam, tapi “upaya terakhir menyelamatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di lingkungan PUPR”.

PUPR Rusak dari Dalam, Kepala Dinas Bungkam

Yang paling tragis, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Ariesto Harun Wijaya. Dihubungi melalui pesan WhatsApp, ia memilih diam. Kepala Dinas PUPR Muzakkir pun tidak bereaksi. Bungkam total.
Diam yang menyakitkan. Diam yang justru menegaskan bahwa ada pembusukan yang sedang dibiarkan tumbuh di tubuh PUPR.

Gubernur Harus Bicara, Atau Rakyat Akan Bertanya: Diam Karena Apa?

Sebagai jurnalis investigasi, saya, Lukman, menyatakan dengan tegas:
Jika Gubernur Jambi membiarkan ini berlalu tanpa tindakan tegas, maka kita semua sedang menyaksikan pembiaran sistemik terhadap kehancuran moral birokrasi.

Ini bukan sekadar konflik internal. Ini tentang:

• Iklim kerja yang tidak sehat.
• Kepemimpinan yang menyimpang.
• Ancaman terhadap pelayanan publik yang bermutu.

Gubernur Al Haris tidak bisa lagi hanya menjadi simbol. Ia harus bertindak. Ia harus menyelamatkan institusi yang sedang dilumpuhkan dari dalam.

Kalau perlu, copot Ariesto, evaluasi kinerja Kepala Dinas, dan bentuk tim independen untuk mengaudit suasana kerja dan pelaksanaan anggaran di lingkungan bidang perumahan.

Penutup: Jangan Uji Kesabaran Rakyat

PUPR adalah jantung dari pembangunan. Tapi bagaimana mungkin jantung bisa berdetak kalau pembuluh darahnya tersumbat oleh arogansi dan kesewenang-wenangan?

Ini bukan soal satu pejabat. Ini soal nasib ribuan rumah yang dijanjikan di Jambi Mantap Jilid II.
Ini soal moral, integritas, dan keberanian pemerintah untuk bertindak terhadap penyakit dalam tubuhnya sendiri.

Rakyat menunggu.
Dan kalau negara memilih diam, media akan terus bersuara.

Kontak Redaksi:
Lukman – Jurnalis Investigasi Independen
Telp: 0898.6538.844