GAB Peduli ke Pemprov Jambi: Hentikan Pembodohan Publik, Sampai Jumpa di Mabes Polri!
JAMBI – 15 Juni 2025 – Menanggapi klarifikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terkait proyek mangkrak Jambi Business Center (JBC), Gerakan Anak Bangsa (GAB) Peduli dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah bentuk arogansi kekuasaan dan upaya pembodohan publik yang sistematis. Klarifikasi tersebut dinilai tidak menjawab substansi masalah dan hanya menjadi tameng administratif untuk menutupi kegagalan dan potensi pelanggaran hukum yang serius.
Koordinator GAB Peduli, Syaiful Iskandar, menyatakan bahwa Pemprov Jambi seharusnya merasa malu mengeluarkan pernyataan dangkal di saat masyarakat menanggung dampak nyata dari proyek yang cacat sejak dalam kandungan.
“Klarifikasi Pemprov itu bukan jawaban, melainkan penghinaan terhadap akal sehat publik. Saat warga di sekitar lokasi menderita akibat banjir yang semakin parah, Pemprov justru sibuk merangkai kata-kata pembelaan yang kosong. Ini adalah pertunjukan arogansi yang memuakkan,” tegas Syaiful di Jambi, Minggu (15/6).
Syaiful menantang Pemprov untuk berhenti bersembunyi di balik narasi prosedural. Menurutnya, inti persoalan yang telah dilaporkan koalisi masyarakat sipil ke Bareskrim Mabes Polri sengaja dihindari. Tiga dosa utama proyek JBC yang harus dijawab di hadapan penyidik, bukan di media, adalah:
- Proses Pemilihan Mitra yang Gelap: Bagaimana PT. Putra Kurnia Properti (PKP) bisa ditunjuk sebagai mitra? Apakah melalui tender terbuka yang transparan dan kompetitif, atau lewat penunjukan langsung yang penuh konflik kepentingan?
- Kejahatan Lingkungan yang Terstruktur: Di mana dokumen Amdal yang sah saat proyek mulai menimbun dan melakukan betonisasi? Banjir yang terjadi adalah bukti fisik kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibantah dengan siaran pers. Ini adalah pelanggaran murni terhadap UU No. 32 Tahun 2009.
- Ancaman Hilangnya Aset Negara: Pola pengalihan aset melalui skema Hak Guna Bangunan (HGB) lalu diagunkan ke bank adalah modus yang sudah terbukti dalam skandal Jambi City Center (JCC). Apakah Pemprov Jambi ingin secara sadar mengulang skandal serupa yang merugikan daerah miliaran rupiah?
“Sejak awal proyek ini lahir dari proses yang gelap. Kami menduga keras Amdal-nya hanya formalitas pesanan dan pemilihan mitranya sarat masalah. Sekarang, ketika dampak buruknya dirasakan dan boroknya mulai terbuka, mereka panik dan mencoba menipu publik dengan klaim ‘sesuai prosedur’. Prosedur mana yang membenarkan perusakan lingkungan dan potensi penggelapan aset negara?” lanjut Syaiful dengan nada tinggi.
GAB Peduli bersama elemen masyarakat sipil lainnya menegaskan bahwa laporan ke Bareskrim Mabes Polri adalah langkah serius untuk menyeret para pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau.
“Kami tidak butuh lagi janji manis dan siaran pers. Yang kami butuhkan adalah pertanggungjawaban di depan hukum. Hentikan proyek JBC sekarang juga, lakukan audit investigatif menyeluruh, dan siapkan semua data yang kalian miliki. Kita bertemu di Mabes Polri. Biarkan fakta hukum yang bicara, bukan narasi para birokrat,” tutup Syaiful.
Tentang GAB Peduli: Gerakan Anak Bangsa (GAB) Peduli adalah aliansi strategis masyarakat sipil di Provinsi Jambi yang berfokus pada pengawasan kebijakan publik, advokasi lingkungan hidup, dan penyelamatan aset negara dari praktik korupsi dan tata kelola yang buruk.
Narahubung: Kang Maman – Andrew Sihite 0816.3278.9500