“Bayang-Bayang Kudeta: Ancaman Senyap di Balik Kekuasaan Prabowo?”

Oleh: Andrew Sihite
Editor: Kang Maman

Sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia pada Oktober 2024, Prabowo Subianto menghadapi berbagai spekulasi mengenai potensi kudeta yang dapat mengancam stabilitas pemerintahannya. Isu ini berkembang di tengah dinamika politik yang kompleks dan kebijakan-kebijakan kontroversial yang diambil oleh pemerintahannya.​

Kebijakan Kontroversial dan Reaksi Publik

Salah satu kebijakan yang menimbulkan polemik adalah revisi Undang-Undang Militer yang memungkinkan peran lebih luas bagi personel militer aktif dalam pemerintahan sipil. Langkah ini mengingatkan publik pada era “dwifungsi” militer di masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan dan kehidupan sipil. Kritikus khawatir bahwa kebijakan ini dapat mengancam demokrasi dan membawa Indonesia kembali ke arah otoritarianisme. ​

Selain itu, terjadi peningkatan intimidasi terhadap jurnalis dan media yang kritis terhadap pemerintah. Kasus terbaru melibatkan ancaman fisik terhadap jurnalis investigasi, yang memicu kekhawatiran tentang kebebasan pers dan indikasi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.  

Spekulasi Kudeta dan Analisis

Isu kudeta terhadap Presiden Prabowo mencuat setelah pertemuan antara beliau dengan sejumlah konglomerat Indonesia, yang bertepatan dengan penyelidikan kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Beberapa pihak menafsirkan pertemuan ini sebagai upaya Presiden untuk mengamankan dukungan politik di tengah potensi ancaman terhadap posisinya. ​

Di sisi lain, ramalan dari paranormal Hard Gumay tentang potensi kudeta oleh orang-orang terdekat Presiden pada tahun 2025 menambah spekulasi di masyarakat. Meskipun demikian, penting untuk menyikapi ramalan semacam ini dengan skeptisisme dan tidak menjadikannya sebagai dasar analisis politik yang serius. ​

Dinamika Politik dan Tantangan Demokrasi

Peningkatan peran militer dalam pemerintahan dan berbagai kebijakan kontroversial lainnya telah memicu protes dan ketidakpuasan publik. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil mulai mengorganisir demonstrasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang meningkat antara pemerintah dan elemen-elemen pro-demokrasi di Indonesia. ​

Meskipun terdapat spekulasi dan kekhawatiran mengenai potensi kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto, hingga saat ini tidak ada bukti konkret yang mendukung adanya ancaman nyata. Namun, dinamika politik yang berkembang, termasuk kebijakan yang memperkuat peran militer dalam pemerintahan dan peningkatan tekanan terhadap media, menuntut kewaspadaan dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap terjaga dan tidak mengalami kemunduran.