“Lebih Baik Diprotes Daripada Warga Mandi Lumpur”: Batas Kimia Maksimal, PDAM Terpaksa Pangkas Produksi

JAMBI, 1 Oktober 2026 – Ribuan warga Kota Jambi berhak marah. Ketika keran di rumah diputar dan hanya mengeluarkan suara angin, sumpah serapah secara otomatis dialamatkan kepada Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mayang. Di mata publik yang sedang kehausan dan kesulitan beraktivitas, PDAM adalah “tokoh antagonis” yang gagal memberikan pelayanan dasar.

Namun, jika masyarakat melihat apa yang sebenarnya terjadi di ruang mesin Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM saat ini, kemarahan itu mungkin akan berubah menjadi keheningan yang mencekam.

Direktur Utama PDAM Tirta Mayang, Arianto Lapaso, saat ini tengah menghadapi kondisi operasional paling ekstrem dalam sejarah berdirinya perusahaan. Sungai Batanghari yang menjadi urat nadi air baku Kota Jambi tidak lagi mengalirkan air, melainkan cairan pekat serupa adonan semen dengan tingkat kekeruhan mencapai 4.500 NTU (Nephelometric Turbidity Units). Padahal, batas normal air yang bisa diolah instalasi manapun hanya berkisar di angka 200 hingga 250 NTU.

Di sinilah dilema terbesar itu muncul. Manajemen PDAM sebenarnya bisa saja memilih jalan pintas agar tidak dihujat warga: biarkan mesin terus menyedot dan memompa air 100 persen ke jaringan pipa. Namun, Arianto Lapaso mengambil keputusan yang paling tidak populer namun sangat krusial: memangkas paksa produksi air hingga 20 persen.

“Silakan warga protes dan marah karena air mengecil atau mati, kami sangat memaklumi itu. Tapi satu hal yang pasti, lebih baik kami diprotes daripada membiarkan warga Kota Jambi mandi lumpur. Keselamatan dan kesehatan pelanggan adalah garis merah yang tidak boleh ditabrak,” tegas Arianto Lapaso.

Arianto membeberkan fakta teknis yang mengerikan di balik keputusan tersebut. Untuk menjernihkan air sungai dengan kekeruhan 4.500 NTU, dibutuhkan dosis bahan kimia penjernih yang sangat masif. Jika PDAM memaksakan diri mengejar kuantitas produksi demi meredam protes, batas aman penggunaan bahan kimia (chemical dosing) untuk konsumsi manusia akan terlampaui.

“Batas obat penjernih sudah maksimal. Kami menolak melakukan ‘overdosis’ kimia pada air olahan. Jika dipaksakan, air yang sampai ke rumah warga akan membawa residu kimia berbahaya atau bahkan lolos dalam wujud lumpur cokelat pekat. Kami memilih mengecilkan aliran daripada mempertaruhkan kesehatan ginjal dan kulit keluarga Anda di rumah,” tambahnya.

Keputusan berani memangkas produksi ini mengorbankan pasokan untuk sekitar 38 ribu pelanggan, terutama di wilayah ujung dan pinggiran kota. Mereka adalah pihak yang wajar jika paling keras mengkritik PDAM saat ini. Namun, pemangkasan ini murni dilakukan sebagai fungsi proteksi. Mesin PDAM telah menolak berkompromi dengan lumpur yang dihasilkan dari hancurnya ekosistem hulu Batanghari akibat masifnya perusakan alam dan kemarau panjang.

Kini, masyarakat dihadapkan pada sebuah realita. Hujatan kepada PDAM tidak akan menjernihkan Sungai Batanghari. Di balik cap buruk yang sedang mereka terima dari warga yang marah, para petugas PDAM Tirta Mayang yang kelelahan justru sedang pasang badan—berjibaku 24 jam penuh merekayasa jaringan dan memfilter sisa-sisa air sungai agar setetes air yang sampai ke keran warga benar-benar aman.

Birokrasi ini mungkin sedang berdiri sebagai samsak kemarahan publik, tetapi di balik layar, mereka adalah tameng terakhir yang sedang menyelamatkan nyawa warga Kota Jambi dari parahnya bencana ekologis Batanghari.

Penulis : Andrew Sihite – Kang Maman – Habib Syukri